LintasMahakam.com, Samarinda – Komitmen DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dalam meningkatkan pendapatan daerah tidak hanya mendukung sektor pertambangan saja. Melainkan semua sektor yang dapat menyejahterakan rakyat. Hal itu disebutkan Ketua Fraksi Demokrat-NasDem, Puji Setyowati. Menurutnya, salah satu sektor yang kini menjanjikan adalah Pariwisata. Sebab sektor ini bisa melahirkan produk-produk turunan seperti ekowisata dan eduwisata. “Sektor pariwisata […]
LintasMahakam.com, Samarinda – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Puji Setyowati gencar menyuarakan persoalan ekowisata daerah Kaltim pada Pemerintah. Hal itu sesuai dengan tugas DPRD Kaltim yang terus mendorong ekowisata atau ekoturisme yang berada di Provinsi Kaltim untuk berkembang, dengan membangun konektvitas melalui infrastruktur. Ketua Fraksi Demokrat-NasDem itu menyebut ekowisata adalah kegiatan pariwisata […]
LintasMahakam.com, Samarinda – Perkiraan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 sebesar 2-4 persen, dinilai positif oleh Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Samsun. Syaratnya harus berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. “Peningkatan ini pasti akan berpengaruh bagi para pelaku industri. Karena harus ikut menyesuaikananggarannya jika ada kenaikan,” terangnya, Jum’at (11/11/2022). Dijelaskan Samsun, mengacu pada Peraturan Pemerintah […]
LintasMahakam.com, Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Samsun, komitmen mengawal alokasi BBM bersubsidi untuk Nelayan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). hal itu dia jelaskan saat mendampingi Wakil Bupati (Wabup) Kukar Rendi Solihin saat menyerahkan bantuan kepada Nelayan Muara Jawa, Samboja, dan SangaSanga di Terminal Handil II Muara Jawa Ulu, Muara Jawa Kukar, […]
LintasMahakam.com, Samarinda – Kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) tentang perizinan dan pengawasan tambang di Kalimantan Timur (Kaltim) ternyata tidak sepenuhnya habis. Meski Komisi III DPRD Kaltim sudah menggodok rencana pencabutan Perda No. 14 tahun 2012 tentang pengelolaan air tanah dan Perda No. 8 tahun 2013 tentang penyelenggaraan reklamasi dan pasca tambang, namun ada celah yang masih […]
LintasMahakam.com, Samarinda – Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) fokus membahas masalah pencabutan Perda No. 14 tahun 2012 tentang pengelolaan air tanah dan Perda No. 8 tahun 2013 tentang penyelenggaraan reklamasi dan pasca tambang. Komisi III bahkan sudah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan agenda dasar pencabutan Perda No. 14 tahun 2012 diruang rapat gedung […]
LintasMahakam.com, Samarinda– DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim bakal menerapkan program khusus bagi ribuan pemuda di Bumi Etam. Program tersebut diketahui bakal direalisasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2023 mendatang. Hal ini disampaikan oleh ketua komisi IV DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi saat dikonfirmasi, Kamis (10/11/2022). […]
LintasMahakam.com, Samarinda– Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Samsun menyebut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) turut berpengaruh terhadap kenaikan harga Bahan Kebutuhan Pokok (Bakpok). Ini diungkapkan Samsun saat dimintai tanggapannya terkait potensi kenaikan UMP tahun 2023 mendatang, Kamis (10/11/2022). Diketahui, potensi kenaikan UMP memang kerap terjadi setiap tahunnya. Untuk tahun 2022 ini, Pemprov Kaltim […]
LintasMahakam.com, Balikpapan– Tim Panitia Khusus (Pansus) telah melaksanakan uji publik terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemajuan Kebudayaan Kaltim. Kegiatan uji publik tersebut bertempat di Ballroom Hotel Blue Sky Kota Balikpapan, Sabtu (12/11/2022). Kegiatan tersebut turut dihadiri pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang pada kesempatan itu diwakili Direktur Produk Hukum Makmur Marbun dan Direktur Pengembangan dan […]
LintasMahakam.com, Samarinda– Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), M Udin mengaku menemukan aktivitas Ship To Ship (STS) atau aktivitas angkutan barang di Kawasan Sungai Mahakam. Aktivitas tersebut, kata Udin belum mengantongi izin resmi alias ilegal. Diketahui, temuan yang dimaksud anggota DPRD Kaltim ini terkait maraknya aktivitas kapal ponton yang mengangkut batu bara di perairan […]