LintasMahakam.com, Berau – Ajakan bergabung menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Utara oleh Gubernur Kaltara direspon positif oleh Wakil Bupati Berau Gamalis. Menurutnya, apa yang dilakukan Pemprov Kaltara merupakan hal yang wajar dan lumrah.
Menurut Gamalis, hal ini dilakukan agar terjadi perluasan daerah yang tentu akan berdampak terhadap dana bagi hasil dan lain sebagainya bagi Kaltara. Akan tetapi, Pemerintah Kabupaten Berau sampai dengan saat ini belum memikirkan tawaran ini.
Alasanya, karena sifat tawaran tersebut disampaikan dalam forum silaturahmi saat Gubernur Kaltara bersilaturahmi ke rumah Bupati Berau Sri Juniarsih beberapa waktu lalu.
“Jadi dari sisi Pemda Berau belum terlalu menjadikan ini sebagai hal serius. Itu dikarenakan tadi, masih di dalam wacana pembicaraan. Belum ada tahap pertemuan dua pemerintahan,” ujar Gamalis.
Keinginan Kaltara mengajak Kabupaten Berau pindah provinsi, menurut Gamalis, sangat wajar. Apalagi, pada masa awal rencana pembentukan Provinsi Kaltara, Berau salah satu kabupaten yang sangat diinginkan untuk bergabung.
Kemudian jika melihat rencana itu, Gamalis bersama Bupati Sri Juniarsih tidak akan gegabah dalam mengambil sikap. Karena masih banyak yang harus menjadi pertimbangan sebelum nanti akan bergabung ke Kaltara
“Kenapa dulu Berau awal pembentukan Kaltara hanya sebatas mendukung pembentukan provinsi ke 34 itu, tapi akhirnya tidak bergabung. Tentu tidak bergabungnya ini banyak faktor,” katanya.
Pertama, kata Gamalis, bergabungnya Berau dalam sebuah Daerah Otonomi Baru (DOB) bukan hanya emosional yang dipikirkan, tapi ada perhitungan yang menjadi pertimbangan. Diantaranya, kemampuan ekonomi warga, potensi daerah, sosial budaya , sosial politik, kependudukan, luasan daerah baik Berau maupun Kaltara, keamanan, kemampuan keuangan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang utama.
Ketika nantinya bergabung, hal itu menjadi bagian-bagian pertimbangan. Tentu saja, sambungnya, pasti akan ada sisi negatif dan positif.
Gamalis menjelaskan, mengenai rentang kendali, jika ibu kota berada di Bulungan akan jauh lebih mudah komunikasi dengan provinsi.
“Tapi Terkait kemampuan ekonomi warga, potensi daerah, sosial budaya , sosial politik, kependudukan, luasan daerah baik Berau maupun Kaltara, keamanan, kemampuan keuangan. Dan tingkat kesejahteraan masyarakat itu hal lain yang betul-betul harus dipikirkan dengan matang,” tegasnya.
Menunggu Keseriusan Kaltara
Pada kondisi saat ini, Berau hanya perlu melihat keseriusan dari Kaltara itu sendiri dalam merangkai keinginan Provinsi Kaltara. Kabupaten Berau, sebut Gamalis, harus memastikan apakah ajakan bergabung itu hanya sebatas wacana.
Selain itu, Berau juga perlu meminta pertimbangan kepada provinsi induk yakni Kaltim dan juga anggota DPRD, baik Berau maupun provinsi. Pertimbangan itu tentunya terkait untung rugi yang akan diperoleh jika meninggalkan kaltim dan bergabung ke Kaltara.
“Kalau saya pribadi ini hanya sebuah wacana yang terbingkai dalam silaturahmi yang terjalin antara Ibu Bupati Berau dan Gubernur Kaltara,” tambahnya.
Gamalis juga menegaskan bila segala sesuatu tetap ada kemungkinan. Sehingga Berau hanya tinggal menimbang untung rugi melepas Kaltim untuk ke Kaltara.
Atau sebaliknya, menimbang bagaimana perlakuan provinsi Kaltim dengan Berau. Seperti melihat faktor keadialan dalam pembangunan dan pembagian keuangan ke daerah.
Faktor pertimbangan lepas dari Kaltim termasuk pengelolaan aset Provinsi Kaltim yang sampai saat ini belum terpelihara secara maksimal. Gamalis mencontohkan jalan provinsi dari Kecamatan Sambaliung sampai hingga Kecamatan Batuputih yang menjadi wewenang provinsi.
Jalan yang dimanfaatkan warga Berau di kawasan pesisir ini rusak parah. Bahkan berulang kali memakan korban dan berulang kali juga Berau meminta ke provinsi untuk ditangani tapi belum teratasi.
“Nah, hal-hal seperti ini yang bisa menjadi pertimbangan ke depan apakah akan tetap bertahan di Kaltim atau memilih bergabung ke Kaltara. saya pikir semua kemungkinan bisa terjadi,” tutupnya.
—
Sumber: liputan6.com
