Di berbagai daerah, proses vaksinasi mulai dilakukan sebagai upaya meningkatkan daya tahan tubuh terhadap virus corona (Covid-19).
Begitu juga di Kalimantan Timur. Kegiatan yang melibatkan TNI-Polri ini berjalan serentak di berbagai tempat. Namun, proses ini menimbulkan kerumunan warga yang antusias untuk diberi vaksin.
Ketua DPW Partai Solidarita Indonesia Kaltim (PSI), Novita Rosalina mendesak Pemerintah Daerah untuk menertibkan proses vaksinasi agar menjadi lebih baik. Dibutuhkan sebuah sistem dalam proses vaksinasi agar tidak terjadi kerumunan dalam jumlah besar.
“Kita sangat mengapresiasi bahwa banyak masyarakat yang mau disuntik vaksin. Namun keinginan kuat masyarakat untuk mengakhiri pandemi ini harus dibarengi dengan kinerja yang sunguh-sungguh dari Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan,” kata Novita melalui siaran pers, Selasa (29/6/2021).
Novita mencontohkan yang terjadi di Kota Samarinda dalam beberapa hari terakhir. Terlihat jelas kerumunan warga untuk mengantre suntik vaksin di lokasi yang ditunjuk sebagai program vaksinasi.
“Seharusnya ada sistem yang dibuat agar penerapan protokol Kesehatan dan kenyamanan warga lebih diutamakan,” sebutnya.
Berdasarkan informasi dari warga, ada yang mengaku dilempar dari satu lokasi penyuntikan vaksin ke lokasi lainnya, sambung Novita. Setelah datang ke tempat yang dituju, petugas vaksin menolak.
Selain itu, warga juga mengeluhkan antrean yang cukup panjang. Kondisi ini tentu menyebabkan terjadinya kerumunan.
“Hal seperti ini yang harus diperbaiki. Jangan sampai upaya mencegah penularan malah menjadi tempat penyebaran Covid-19. Istilahnya, jangan ada kliater vaksinasi,” tegas Novita.
DPW PSI juga mendesak Pemerintah Daerah untuk selalu menegakkan protokol Kesehatan. Upaya ini kurang begitu gencar dilaksanakan di Kaltim, sebutnya.
“Bisa kita saksikan, pemerintah daerah hanya sebatas memberikan himbauan. Belum ada upaya serius menegakkan protokol Kesehatan di tengah aktivitas masyarakat,” tutup Novita. (irj)
