LintasMahakam.com, Samarinda – Anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Sapto Setyo Pramono menyoroti beberapa aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang dikelola oleh pusat dan swasta. Salah satunya adalah Pelabuhan Kariangau.
Menurutnya hal itu sangat disayangkan. Padahal, jika dikelola sendiri dapat menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD)yang besar untuk Kaltim. “Padahal pelabuhan tersebut aset milik Pemprov Kaltim. Tetapi faktanya, hasil pengelolaan justru masuk ke pusat. Beberapa persen angkanyapun dikelola pusat, sedangkan itu aset kita,” tegasnya.
Sapto menyebut, Pemprov kaltim melalui Perusda harusnya dapat mengenali semua peluang bisnis yang ada. Dia menyebutkan, beberapa peluang bisnis yang dapat dikelola di antaranya adalah Pertambangan Batubara serta potensi sungai.
“Kalau batu bara kita sudah tahu, potensi sungai ini yang seharusnya juga diperhatikan,” ujarnya. Jika Pemprov serius, lanjut dia, ada pendapatan lain yang menopang PAD tambang.
“Dengan begitu, maka akan ada dana yang bisa masuk ke kas daerah. Kita juga ada Perusda yang mengurus Tambang, tapi kenapa kenapa dia tidak melakukan sesuatu kerja sama. Misalkan dalam proses pengelolaan kerja sama alur sungai untuk penyertaan Shipping Batubara,” ujarnya.
Untuk itu, Sapto meminta pada pemerintah untuk lebih fokus melihat peluang dan memaksimalkan pendapatan. Menurutnya, jika semua terkelola baik, maka pemerintah dapat dengan mudah membuat tindakan secara langsung untuk meningkatkan PAD. “Kita tidak akan bisa menambah PAD kalau peluang bisnis banyak tidak dimanfaatkan. Saya minta kepada Pemprov Kaltim ke depannya untuk memberikan tindakan nyata, tidak hanya sekedar kata-kata,” tutupnya. (Iswanto/ADV/DPRDKaltim)
